Habiburokhman Ungkap Kabar Mengejutkan: Gibran Disebut Serahkan Surat Pengunduran Diri Pukul 11.00

wewantrealnews.com – Kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 11.00 WIB.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman ketika memimpin rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Informasi itu langsung menarik perhatian peserta rapat karena muncul di tengah meningkatnya dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Habiburokhman Sampaikan Informasi Saat Rapat DPR

Momen tersebut terjadi ketika Habiburokhman memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, untuk menyampaikan pertanyaan kepada Kapolri.

Habiburokhman mempersilakan Benny berbicara lebih awal karena anggota DPR tersebut disebut memiliki agenda menghadiri kegiatan di MPR.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman kemudian menyampaikan bahwa Gibran dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri pada pukul 11.00 WIB.

Pernyataan tersebut disampaikan secara singkat di tengah jalannya rapat dan langsung mendapat perhatian dari anggota yang hadir.

Meski demikian, pernyataan Habiburokhman tersebut masih berupa informasi mengenai agenda penyerahan surat. Kepastian administratif mengenai pengunduran diri Gibran tetap perlu menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.

Kabar Pengunduran Diri Gibran Jadi Perhatian Publik

Isu pengunduran diri Gibran sebenarnya sudah berkembang sejak beberapa waktu terakhir. Situasi politik semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dalam perkembangan sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Informasi tersebut juga disampaikan oleh sumber yang dekat dengan Gibran kepada CNN Indonesia.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, turut menyampaikan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan tersebut semakin memperkuat perhatian publik terhadap kabar perubahan posisi Wakil Presiden.

Namun, sejumlah pejabat masih memberikan tanggapan hati-hati terkait informasi tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengaku belum mengetahui secara langsung mengenai kabar pengunduran diri Gibran.

Karena itu, perkembangan selanjutnya masih dinantikan untuk memastikan bagaimana proses pengunduran diri tersebut akan berjalan.

Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR Ikut Menjadi Sorotan

Di tengah kabar pengunduran diri Gibran, DPR juga tengah menghadapi dinamika politik terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak tersebut terhadap Gibran. Usulan ini berkaitan dengan persoalan persyaratan dokumen pendidikan yang menjadi perhatian dalam sejumlah proses hukum.

Delapan fraksi yang terlibat dalam pengusulan tersebut meliputi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

Jumlah pengusul dari masing-masing fraksi terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 18 anggota PKB, 19 anggota NasDem, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, serta 18 anggota Demokrat.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa total 120 anggota tersebut telah menyerahkan usulan HMP kepada pimpinan DPR.

Selanjutnya, DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026, pukul 14.00 WIB. Agenda tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam perkembangan pembahasan usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.

Masa Depan Jabatan Wakil Presiden Masih Dinantikan

Rangkaian perkembangan tersebut membuat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden menjadi perhatian besar masyarakat. Publik kini menunggu kepastian mengenai langkah politik yang akan diambil serta proses kelembagaan yang harus dilalui.

Apabila surat pengunduran diri benar-benar diserahkan kepada MPR, lembaga tersebut perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, perkembangan di DPR melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat juga menjadi bagian penting dari situasi politik saat ini.

Hingga informasi mengenai penyerahan surat tersebut mendapatkan konfirmasi resmi, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa proses pengunduran diri telah selesai secara administratif.

Pernyataan Habiburokhman mengenai jadwal pukul 11.00 WIB menjadi perkembangan terbaru yang semakin memperkuat perhatian publik terhadap isu tersebut. Kejelasan mengenai status Gibran sebagai Wakil Presiden kini bergantung pada perkembangan resmi dari pihak terkait.