Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur, Nama Dasco Masuk Bursa KandidatvPemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur, Nama Dasco Masuk Bursa Kandidat

wewantrealnews.com – Perebutan posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mulai menjadi perhatian publik setelah munculnya kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik tersebut, pemilihan wapres pengganti Gibran mengalami perubahan jadwal. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini menetapkan Rabu, 9 Desember 2026 sebagai tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden yang baru.

Keputusan tersebut menggeser jadwal sebelumnya, yakni 2 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan perubahan itu setelah rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin, 16 November 2026.

Menurut Muzani, perubahan jadwal mengikuti usulan Presiden Prabowo Subianto. Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk mempertimbangkan nama-nama calon wakil presiden serta melakukan komunikasi dengan partai politik pengusung dan sejumlah tokoh.

MPR juga menyepakati bahwa sidang paripurna tersebut akan mencakup proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih. Dengan demikian, agenda pada 9 Desember mendatang menjadi tahapan penting dalam mengisi kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia. MPR+1

Dukungan untuk Sufmi Dasco Ahmad Mulai Bermunculan

Di tengah proses pencarian pengganti Gibran, nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mulai mendapat perhatian. Sejumlah anggota DPD RI bahkan secara terbuka menyampaikan dukungan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan Dasco sebagai calon wakil presiden.

Salah satu dukungan datang dari Alfiansyah Bustami atau Komeng. Bersama sejumlah anggota DPD dari berbagai daerah, Komeng menyampaikan harapan agar Prabowo mengusulkan Dasco untuk mengisi posisi tersebut.

Mereka menilai Dasco memiliki pengalaman politik serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok. Dukungan serupa juga muncul dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra.

DPD Gerindra Sumatera Barat, misalnya, menyatakan dukungan secara terbuka. Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menilai Dasco memiliki kapasitas, loyalitas, dan kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.

Meski demikian, dukungan tersebut masih berupa aspirasi politik. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang menetapkan Dasco sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran. Bagian 1+2

Dasco Hormati Hak Presiden Menentukan Kandidat

Menanggapi dukungan yang terus bermunculan, Dasco memilih untuk tidak terburu-buru memberikan tanggapan mengenai peluangnya menduduki posisi wakil presiden.

Pada Selasa, 17 November 2026, Dasco menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR.

Menurutnya, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sudah memiliki ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, keputusan akhir mengenai nama kandidat berada dalam kewenangan Presiden.

Dasco juga menyebut Ahmad Muzani dan Sugiono sebagai kader terbaik Partai Gerindra ketika membahas sejumlah nama yang ikut muncul dalam bursa calon wakil presiden.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Dasco belum mengklaim dirinya sebagai kandidat resmi. Ia justru meminta semua pihak mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku. CNNindonesia+1

Partai Politik Mulai Membahas Kriteria Wapres Baru

Selain dukungan kepada sejumlah tokoh, partai politik juga mulai membicarakan kriteria sosok yang layak mendampingi Prabowo hingga akhir masa pemerintahan.

Partai Golkar menyampaikan tiga pertimbangan utama dalam menentukan calon wakil presiden. Kriteria tersebut mencakup kemampuan membangun kesatuan dengan Presiden, memahami program pemerintahan, serta memiliki loyalitas dalam menjalankan tugas.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut keputusan mengenai pengusungan calon tetap berada dalam koordinasi dengan Partai Gerindra.

Dalam dinamika politik yang berkembang, tiga nama yang cukup sering muncul adalah Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekjen Gerindra Sugiono.

Ketiganya memiliki latar belakang dan pengalaman politik yang berbeda. Karena itu, pembahasan calon pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan popularitas, tetapi juga kemampuan membangun koordinasi pemerintahan.

Partai politik tentu perlu mempertimbangkan sosok yang mampu menjaga komunikasi antarlembaga, memperkuat hubungan koalisi, serta membantu Presiden menjalankan agenda nasional. Kabar24+1

Prabowo Harus Ajukan Dua Nama kepada MPR

Sesuai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih satu nama melalui sidang paripurna.

Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, khususnya Pasal 136 ayat 1, mengatur bahwa Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Dengan jadwal pemilihan pada 9 Desember 2026, MPR harus menerima dua nama tersebut paling lambat 25 November 2026.

MPR juga telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan kandidat. Tim tersebut melibatkan unsur fraksi DPR serta kelompok DPD.

Tahapan ini menjadi penting agar proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan tidak menimbulkan persoalan administratif.

Bursa Wapres Pengganti Gibran Masih Dinamis

Perubahan jadwal pemilihan wakil presiden memberikan waktu tambahan bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan berbagai aspirasi politik. Dukungan kepada Dasco memang semakin terlihat, tetapi persaingan nama kandidat masih terbuka.

Selain Dasco, Ahmad Muzani dan Sugiono juga masuk dalam pembahasan politik. Masing-masing memiliki peluang untuk dipertimbangkan sesuai kebutuhan pemerintahan dan keputusan Presiden.

Masyarakat kini menantikan dua nama resmi yang akan Prabowo serahkan kepada MPR. Setelah itu, proses pemilihan akan menentukan sosok yang melanjutkan posisi wakil presiden hingga akhir masa jabatan 2029.

Sidang paripurna pada 9 Desember 2026 pun menjadi agenda penting yang akan menentukan arah kepemimpinan nasional berikutnya.

Dengan semakin dekatnya tenggat pengajuan kandidat, dinamika politik diperkirakan terus berkembang. Namun, keputusan akhir tetap mengikuti mekanisme konstitusional, bukan sekadar banyaknya dukungan yang muncul di ruang publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *