Kasus Makar hingga Korupsi Sawit Memanas, Duta Palma Dituntut Rp81,8 TriliunKasus Makar hingga Korupsi Sawit Memanas, Duta Palma Dituntut Rp81,8 Triliun

wewantrealnews.com – Kasus hukum Indonesia kembali menjadi perhatian setelah aparat penegak hukum menangani sejumlah perkara besar. Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung menjadwalkan ekspose penyelidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan. Pada saat bersamaan, jaksa menuntut Duta Palma Group membayar total denda dan uang pengganti sekitar Rp81,8 triliun dalam perkara perkebunan sawit ilegal.

Selain dua perkara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). KPK memeriksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas serta Sekretaris Utama BNPB dalam kapasitas sebagai saksi.

Rangkaian perkembangan ini memperlihatkan aktivitas aparat dalam menangani berbagai dugaan tindak pidana, mulai dari persoalan keamanan negara hingga korupsi yang melibatkan korporasi dan pejabat publik.

Bareskrim dan Kejagung Bahas Perkembangan Dugaan Makar

Penyelidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan.

Bareskrim Polri menjadwalkan ekspose bersama Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026. Agenda tersebut bertujuan memaparkan perkembangan penyidikan sekaligus membahas konstruksi hukum yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana makar.

Sebelumnya, penyidik kepolisian telah menggelar perkara secara internal. Langkah tersebut membantu penyidik mengevaluasi hubungan antara para pihak yang terlibat, bukti elektronik, serta dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyebut penyidikan kasus penyadapan berkembang ke arah dugaan makar. Namun, ia menegaskan bahwa aparat masih perlu mendalami bukti dan keterkaitan setiap pihak sebelum menentukan penerapan pasal.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, AS, EH, dan SU.

Yusril juga mendorong aparat mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, penyidikan perlu menelusuri siapa yang menjalankan tindakan itu, siapa yang memanfaatkan hasilnya, serta apa tujuan dari aktivitas tersebut.

Pengungkapan pihak yang diduga menjadi dalang menjadi penting agar aparat tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga memahami keseluruhan rangkaian peristiwa.

Meski demikian, dugaan makar masih memerlukan pembuktian hukum. Ekspose bersama Kejaksaan Agung diharapkan membantu aparat menentukan arah penanganan perkara berdasarkan bukti yang tersedia.

Duta Palma Group Dituntut Total Rp81,8 Triliun

Perhatian publik juga tertuju pada perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Jaksa Penuntut Umum menuntut tujuh korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group membayar total sekitar Rp81,8 triliun. Tuntutan tersebut mencakup denda dan uang pengganti dalam perkara yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan selama periode 2004 hingga 2022.

Sidang pembacaan tuntutan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 19 November 2026.

Tujuh korporasi yang menjadi terdakwa dalam perkara ini meliputi PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.

Jaksa menilai perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta setiap korporasi membayar denda Rp100 miliar. Jika dijumlahkan, total denda dari tujuh perusahaan mencapai Rp700 miliar.

Selain itu, jaksa meminta para terdakwa membayar uang pengganti sekitar Rp81,19 triliun. Jika digabung dengan seluruh denda, nilai tuntutan mencapai sekitar Rp81,89 triliun atau dibulatkan menjadi Rp81,8 triliun.

Besarnya nilai tuntutan tersebut berkaitan dengan perhitungan kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam perkara perkebunan sawit tersebut.

Sebelumnya, jaksa mengungkapkan dugaan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp4,79 triliun dan US$7,88 juta. Sementara itu, kerugian perekonomian negara mencapai sekitar Rp73,92 triliun berdasarkan kajian yang menjadi bagian dari perkara.

Tuntutan terhadap Duta Palma Group menjadi salah satu perkembangan besar dalam penanganan perkara korupsi korporasi. Namun, nilai tersebut masih merupakan tuntutan jaksa. Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai bukti, memeriksa pembelaan terdakwa, dan menjatuhkan putusan akhir.

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas

Di sisi lain, KPK melanjutkan pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pada Kamis, 19 November 2026, penyidik memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Khoirul Hadziq, sebagai saksi. KPK juga meminta keterangan dari seorang aparatur sipil negara Bea Cukai bernama Sutopo dan pihak swasta Leo Panca Putra.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mendalami proses importasi barang melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pemeriksaan tersebut juga berkaitan dengan penyitaan satu kontainer yang masuk melalui pelabuhan tersebut pada Mei 2026.

Penyidik ingin memperoleh gambaran lengkap mengenai mekanisme importasi, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Perkara ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada Februari 2026 dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Penyidik kemudian memperluas penyelidikan dengan memeriksa sejumlah pejabat dan pihak swasta. KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa kantor Bea Cukai dan perusahaan untuk mencari bukti terkait dugaan penyimpangan sektor cukai dan importasi.

Pemeriksaan terhadap Kepala Bea Cukai Tanjung Emas diharapkan membantu penyidik melengkapi informasi mengenai proses masuknya barang melalui pelabuhan tersebut.

Sestama BNPB Kembali Diperiksa dalam Kasus Dana Bencana

Selain perkara Bea Cukai, KPK juga memeriksa Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dalam penyidikan dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan kebencanaan.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 19 November 2026. Penyidik turut memeriksa Donny Immanuel Haratua Situmeang yang bekerja sebagai Analis Kebencanaan BNPB.

Pemeriksaan tersebut menjadi kali kedua bagi Rustian setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan pada 27 Oktober 2026.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik mendalami sejumlah hal terkait kewenangan Rustian sebagai kuasa pengguna anggaran. KPK juga menelusuri proses pengadaan barang dan jasa, penunjukan pejabat pembuat komitmen, serta mekanisme pembayaran kepada vendor yang menggunakan dana kebencanaan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 13 Oktober 2026. Setelah operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.

Penyidik juga menyita barang bukti dengan nilai sekitar Rp5,47 miliar, termasuk uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto.

Penting untuk dicatat bahwa Rustian menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi. KPK belum menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Pengusutan Kasus Hukum Jadi Perhatian Publik

Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menangani sejumlah perkara besar dengan karakteristik berbeda.

Kasus dugaan makar dan penyadapan membutuhkan pembuktian mengenai hubungan antara tindakan penyadapan, pihak yang terlibat, serta kemungkinan motif di baliknya. Sementara itu, perkara Duta Palma Group menyoroti tanggung jawab korporasi atas dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan perkebunan.

Di sisi lain, pemeriksaan pejabat Bea Cukai dan BNPB memperlihatkan upaya KPK menelusuri dugaan penyimpangan dalam kegiatan pemerintahan, mulai dari proses importasi hingga pengadaan barang dan jasa menggunakan dana kebencanaan.

Masyarakat kini menantikan perkembangan setiap perkara tersebut. Transparansi penyidikan, ketegasan penegakan hukum, serta pembuktian yang objektif menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Seluruh pihak yang menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk membela diri. Pada akhirnya, pengadilan akan menentukan kesalahan dan tanggung jawab hukum berdasarkan bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *